Keterlibatan Korps Zeni TNI dalam Pembangunan Rumah Sakit di Daerah Rawan
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan rencana pemerintah untuk melibatkan Korps Zeni TNI AD dalam membangun rumah sakit di daerah yang dianggap rawan. Rencana ini disampaikan oleh Budi saat menghadiri jumpa pers setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, pada Selasa (22/7/2025) malam.
Budi menjelaskan bahwa akan dipertimbangkan apakah seluruh konstruksi bangunan rumah sakit tersebut akan dibangun oleh prajurit Korps Zeni TNI AD atau hanya sebagian saja. Ia menyatakan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara efektif, termasuk mempertimbangkan peran dari kontraktor ahli.
"Jadi yang rumah sakit ini kita sedang bicarakan bagaimana cara yang paling efektifnya, apakah 100 persen dibangun oleh Zeni atau ada sebagian yang dibangun oleh Zeni, sebagian lagi dibangun oleh kontraktor ahlinya," ujar Budi.
Ia juga menambahkan bahwa tidak semua pekerjaan konstruksi bisa dilakukan oleh prajurit Zeni, misalnya seperti pemasangan kaca gedung. "Kan kadang ada yang pasang kaca, Zeni enggak dilatih untuk masang kaca gedung," tambahnya.
Anggaran Pembangunan RS Akan Dibahas dengan Kemenkeu
Selain itu, Budi menyebut bahwa terkait anggaran pembangunan rumah sakit akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia berharap alokasi dana tersebut dapat dialokasikan ke Kemhan agar kemudian Kemhan yang bertanggung jawab dalam membangun rumah sakit tersebut.
Libatkan Masyarakat Setempat dalam Operasional RS
Budi juga menegaskan bahwa selain prajurit TNI dan pegawai Kemhan, masyarakat setempat akan dilibatkan dalam pengisian posisi sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit daerah rawan. Contohnya adalah orang asli Papua (OAP).
Alasan utama mengapa Budi meminta dokter dari kalangan militer atau lulusan Universitas Pertahanan ditugaskan di rumah sakit daerah rawan adalah karena mereka memiliki kemampuan membela diri yang lebih baik. Menurut Budi, tenaga kesehatan dari kalangan militer lebih percaya diri dalam menghadapi ancaman bahaya.
"Kebetulan Pak Menhan ini punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya. Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara kan seenggaknya lebih percaya dirilah. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik," kata Budi.
Ia juga menyoroti adanya kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rawan. "Kita minta tolong ke Pak Menhan ini adalah operasionalnya juga. Karena kita pasti sudah lihat kan ada dokter yang ditembak, ada perawat yang ditusuk di daerah-daerah sana kan rawan sekali," tambahnya.
Target Pembangunan 66 Unit Rumah Sakit di Kabupaten/Kota Tertinggal
Budi menjelaskan bahwa Kemenkes bersama Kemhan sepakat untuk membangun rumah sakit di daerah terpencil dan rawan. Program ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menargetkan total rumah sakit tipe C dapat didirikan di 66 kabupaten/kota tertinggal. Dari jumlah tersebut, 22 unit sudah mulai dibangun.
Tahun depan, akan ada sekitar 12 sampai 14 unit rumah sakit yang akan dibangun di wilayah zona merah. Rumah sakit tersebut akan memiliki layanan setara dengan yang tersedia di Pulau Jawa.
"Kita minta tolong, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada zeni-nya," ujar Budi.
Selain itu, Budi berharap ke depan Kemhan semakin memperbanyak rumah sakit milik TNI yang juga difungsikan untuk melayani masyarakat sipil. "Rumah sakit ini melayani kesehatan masyarakat, memang utamanya tentara. Tapi saya bilang ya kalau bisa dibuka lebih luas dari tentara karena RSPAD itu bukan hanya tentara yang masuk ke sana, semua orang sipil pun banyak masuk ke RSPAD," jelasnya.
Komentar
Posting Komentar