Pemerintah Perkuat Sinergi untuk Menata Ulang Pendidikan Karakter
Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis dalam menata ulang pendidikan karakter bangsa. Hal ini dilakukan melalui penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga guna memperkuat arah kebijakan pendidikan karakter nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa pembangunan karakter tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral atau parsial. Ia menyoroti pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan sosial, serta budaya digital yang berkembang pesat.
Menurut Warsito, tanggung jawab dalam pembangunan karakter tidak hanya terletak pada sekolah. “Ini adalah tanggung jawab kolektif lintas sektor, lintas institusi, dan seluruh ekosistem bangsa termasuk keluarga, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Langkah ini juga merupakan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pemerintah sedang membahas berbagai dinamika lapangan dan kemungkinan perlunya reformulasi arah kebijakan karakter ke depan, termasuk revisi regulasi serta penguatan koordinasi operasional antar lembaga.
Pendekatan Karakter di Satuan Pendidikan
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa pendekatan karakter di satuan pendidikan kini mengacu pada delapan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam rapor pendidikan. Selain indeks karakter, penguatan iklim kebhinekaan, inklusivitas, serta indeks keamanan satuan pendidikan menjadi indikator penting.
Program karakter juga diarahkan untuk mendukung pilar-pilar pembangunan nasional dalam Asta Cita. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai luhur bangsa.
Moderasi Beragama dan Nilai Universal
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Mastuki, menekankan pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai universal seperti toleransi, nasionalisme, dan anti kekerasan. Ia juga menyoroti pelatihan kepemimpinan bagi rektor PTKN dan kepala kantor wilayah, serta penguatan bimbingan keluarga sakinah.
Survei indeks karakter siswa madrasah aliah menunjukkan peningkatan nilai gotong royong, integritas, dan kemandirian. Ini menunjukkan bahwa upaya penguatan karakter telah mulai memberikan dampak positif di kalangan generasi muda.
Tantangan Ekstremisme dan Regulasi yang Relevan
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, Sri Handoko Taruna, mengingatkan bahwa tantangan ekstremisme juga menyasar ASN, guru, dan mahasiswa. Ia menyebut bahwa hampir seluruh kabupaten/kota telah membentuk Peraturan Perundang-undangan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
“Kita perlu adaptasi regulasi agar tetap relevan dengan dinamika generasi saat ini,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sadar akan pentingnya penyempurnaan regulasi agar dapat menangkal ancaman ideologi yang tidak sesuai dengan nilai bangsa.
Konsolidasi Upaya Penguatan Karakter
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, menambahkan bahwa penting bagi seluruh pihak untuk mengonsolidasikan upaya penguatan karakter, khususnya dalam mengembalikan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak yang terpapar budaya asing.
Ia menekankan perlunya konvergensi program secara terkoordinasi di bawah Kemenko PMK. “Kami berharap peran koordinatif Kemenko PMK bisa terus diperkuat dalam menyatukan langkah antar sektor,” ujarnya.
Komitmen Lintas Sektor dalam Pembangunan Karakter
Warsito menegaskan pemerintah akan memperkuat komitmen lintas sektor dalam menata ulang strategi karakter bangsa ke depan, termasuk dalam perspektif regulasinya. Perluasan cakupan regulasinya tidak hanya menyasar di bidang pendidikan, tetapi semua aspek, termasuk penguatan karakter bagi aparatur pemerintah.
Tujuan akhirnya adalah memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi dinamika global, sehingga kita memerlukan dukungan keterpaduan program antar stakeholders dan masyarakat luas. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi kerja sama yang saling mendukung dan memperkuat semangat kebangsaan.
Komentar
Posting Komentar